www.AlvinAdam.com


Berita 24 Sulawesi Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Perlukah RI Kembangkan Energi Nuklir?

Posted by On 19.33

Perlukah RI Kembangkan Energi Nuklir?

Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto

Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto (Foto: Tomy Wahyu Utomo/kumparan)
Pada 3 November 2017 lalu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengumpulkan beberapa pihak untuk membahas wacana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Focus Group Discussion (FGD) tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian. Pengembangan energi nuklir sebenarnya bukan wacana baru di Indonesia. Sebenarnya pembangunan PLTN sudah masuk dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Namun, sampai saat ini nuklir masih wacana.

Baca Juga :

  • Arcandra Kumpulkan Ahli-ahli Nuklir, Bahas Wacana Pengembangan PLTN
  • Harga Listrik dari PLTN Diperkirakan Tak Murah Buat RI
  • Arcandra: Pembangunan PLTN Butuh Modal Rp 81 Miliar Per MW
Ada banyak isu yang berkembang di sekitar wacana pengembangan energi nuklir, mulai dari masalah risiko, dampak lingkungan, hingga keekonomian. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai wacana tersebut, apakah Indonesia memang membutuhkan energi nuklir, kumparan (kumparan.com) melakukan wawancara khusus dengan Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto. Berikut kutipannya:Bisa dijelaskan seberapa penting pengembangan energi nuklir di Indonesia?Program energi nuklir itu ada di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007, itu tentang rencana jangka panjang pembangunan nasional, dikatakan bahwa pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sudah harus dimulai tahun 2015-2019 denga n standar keselamatan yang ketat. Tapi sayangnya memang itu tidak terimplementasi karena sekarang sudah 2017. Meskipun kemudian ada Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa energi nuklir merupakan pilihan terakhir. Meskipun pilihan atau opsi terakhir itu bukan berarti setelah habis semuanya sumber energi lain lalu baru PLTN masuk. Tidak begitu. Jadi setelah ada perhitungan dilihat dengan berbagai parameter, kalau dilihat dalam waktu dekat PLTN masuk, ya kita harus mempersiapkannya. Itulah yang dimaksud Pak Jokowi bahwa kita harus menyusun roadmap. Sekarang Kementerian ESDM sedang menyusun roadmap dan menurut mereka akhir tahun ini sudah selesai. Itu yang sekarang berjalan. Apa saja yang sudah dilakukan BATAN untuk mendukung pengembangan energi nuklir?BATAN sudah menyelesaikan banyak hal. Pertama persiapan infrastruktur. Tahun 2009 sudah di-review oleh Badan Tenaga Atom Internasional dan tinggal pekerjaan rumah dari sisi kom itmen nasional, masalah manajemen, dan stakeholder involvement. Yang lain sudah siap. Kemudian kita juga sudah melakukan studi tapak di Jepara, Semenanjung Muria (Jawa Tengah), dan Bangka Belitung. Itulah yang sudah dilakukan Batan maupun oleh Kementerian ESDM. Apa saja yang akan diuraikan dalam roadmap pengembangan energi nuklir?Kewenangannya ada di Kementerian ESDM. Tapi asumsi saya adalah roadmap itu mampu menggambarkan kapan dan di mana PLTN pertama Indonesia akan dibangun. Di situ juga menggambarkan demand atau kebutuhan energi di masa depan Indonesia itu berapa, dan kapan nuklir harus masuk. Otomatis ada banyak parameter, tidak hanya keekonomian. Tapi ada juga dari sisi bauran energi. Kalau kita misalnya punya masalah dengan gas, sumber energi lain bisa menutup, entah itu nuklir atau renewable energy. Dan kita ingin sustain, artinya kita punya kemandirian. Kemandirian ini tidak harus uraniumnya dari kita sendiri, tapi kita menguasai teknologinya, dan kita punya kemampuan kala u terjadi sesuatu kita bisa menyelesaikan, baik merawat maupun memperbaiki. Jadi roadmap kita harapkan dapat menjawab pertanyaan kapan, di mana PLTN akan dibangun untuk pertama kali di Indonesia. Seberapa besar potensi cadangan nuklir yang dimiliki Indonesia?Kita punya potensi uranium di Kalan (Kalimantan Barat), Bangka, dan Mamuju (Sulawesi Barat), dan beberapa daerah lain. Totalnya untuk uranium 70.000 ton potensinya, sedangkan thorium di atas 130.000 ton. Tapi itu masih potensi, kalau potensi artinya masih perlu dikaji lebih dalam berapa terukurnya, perlu proses lebih lanjut. Kalau ditanya apakah PLTN pertama Indonesia harus menggunakan uranium dari dalam negeri, jawaban saya tidak, sebaiknya impor. Sebab, Undang Undang Nuklir belum berbicara terkait bagaimana kita mengeksploitasi atau memproses bahan nuklir di dalam negeri. Jadi masih ada tahapan. Di sisi lain, uranium bukan bahan habis sekali pakai seperti minyak, gas, atau batu bara. Uranium itu masuk ke reaktor masih bisa dip akai lagi, bahkan menimbulkan bahan baru yang kelak bisa jadi sumber energi lagi, ada plutoniumnya. Bagaimana hasil jajak pendapat yang dilakukan BATAN, apakah masyarakat Indonesia mendukung keberadaan PLTN?Kita meminta organisasi independen, dibiayai oleh negara. Sampai tahun lalu kita lakukan secara nasional, ada 4.000 responden di berbagai kota. 2010 sampai 2014 kita juga melakukan khusus di Bangka Belitung. Kalau yang nasional, tingkat penerimaan cukup tinggi kecuali tahun 2011 ketika ada kecelakaan Fukushima sehingga hasilnya di bawah 50%. Di Bangka Belitung lebih rendah lagi, tahun 2010 35%, 2011 hanya 28%, terus naik lagi sampai 2014 di atas 50%. Secara nasional tinggi, 3 tahun terakhir di atas 70%, bahkan tahun lalu 77,53%. Kelemahan dari PLTN harus kita ceritakan juga, ada siklus politik 5 tahunan seperti Pilkada dan Pemilu, padahal membangun PLTN butuh waktu lebih dari 5 tahun. Bisa jadi 10 tahun. Faktor politik ini yang mungkin menyebabkan kita belum bisa memutuskan apaka h kita mau go nuklir atau tidak. Banyak masyarakat yang mengkhawatirkan dampak lingkungan nuklir. Apakah teknologi PLTN yang terbaru dapat meminimalkan risiko tersebut?Kita harus bicara dengan angka. Kita mau membandingkan PLTN misalnya dengan PLTU atau PLTG. Kalau dibandingkan secara statistik, kecelakaan PLTN jauh lebih kecil daripada PLTU maupun pembangkit listrik konvensional yang lain. Masalahnya kata nuklir itu sudah seperti dikutuk, dikonotasikan dengan yang menyeramkan, orang dengar nuklir itu asumsinya bom, Chernobyl, Fukushima. Kalau kita cerita Chernobyl itu mungkin yang langsung meninggal hanya 56 orang, kemudian di Fukushima tidak ada yang meninggal karena radiasi. Orang mungkin tidak percaya, tetapi kita akan terus mempromosikan nuklir. Tapi apakah kita bisa mengelola PLTN dengan baik, dengan standar keamanan yang ketat?Jawaban saya sederhana, kita sudah punya 3 reaktor nuklir di Indonesia, yaitu di Yogyakarta, Bandung, dan Serpong. Semuanya baik-baik saja dikelola ole h kita. Soal masalah keekonomian, kalau uranium kita impor, apakah harga listrik dari PLTN tidak akan mahal?Bahan bakar PLTN itu tidak berpengaruh dominan dalam fluktuasi harga listrik, lain dengan PLTU, PLTG, maupun PLTD. Bahan bakar PLTN itu tidak lebih dari 5% harga listriknya, jadi kalau uranium harganya naik turun harga listriknya enggak berubah.Kita justru cerdas kalau impor, relatif mudah didapat dan tidak mahal. Malah kita dapat lebih, setelah masuk reaktor dapat lebih, dapat nuklir lain, dapat plutonium. Cadangan uranium yang ada di dalam negeri untuk anak cucu kita saja. FGD kemarin memang fokus pada keekonomian, pemerintah menginginkan harganya kalau bisa 7 sen dolar AS/kWh. Memang ada beberapa vendor PLTN, vendor itu kan nyari untung, mereka ada yang menawarkan 11-12 sen dolar AS/kWh, itu terlalu mahal. Kalau vendor ditekan, bisa jadi akan lebih murah. Tapi kalau ada kerja sama antar negara, government to government, ada soft loan, maka harga listrik dari PLTN itu bisa 6 -8 sen dolar AS/kWh.. Pendapat saya, jangan melihat PLTN dari sisi keekonomian saja. Itu kan menghitungnya sekarang. 10 tahun lagi saat PLTN beroperasi, harganya bisa jadi sangat ekonomis. Kita butuhnya PLTN itu 10 tahun yang akan datang, tidak sekarang. Saya usul ke Pak Arcandra, kumpulkan saja calon vendor itu, tekan saja bersama PLN, mungkin bisa lebih murah. Namanya vendor kalau dikasih kesempatan menjual mahal, ya jual mahal. Beberapa negara seperti Jerman dan Perancis mulai mematikan PLTN-nya, apakah PLTN mulai ditinggalkan?Empat tahun terakhir tren PLTN meningkat, tapi di Asia. Kenapa di Asia? Karena demand yang tinggi memang di Asia, tingkat pertumbuhan China dan India jauh lebih tinggi daripada Eropa dan Amerika Serikat (AS). Eropa dan AS sudah stagnan. Uni Emirat Arab akan segera meresmikan PLTN pertama mereka. Turki juga sudah berkontrak, Arab Saudi juga, Mesir juga. Fokusnya memang di Asia. Perancis memang berkeinginan persentase energi nuklirnya diturunkan, tapi secara kuantitas listrik dari nuklirnya enggak berubah, persentasenya saja. Kalau kita lihat Jerman, keputusan politiknya 2022 sudah tidak pakai PLTN. Kita lihat saja nanti. Mereka akhirnya bergantung pada energi fosil kalau renewable energy tidak bisa naik signifikan. Renewable itu bagus, hanya saja tidak bisa jadi base load. Misalnya tenaga matahari, kan hanya ada siang hari. Malam hari tetap butuh listrik. Yang bisa jadi base load adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, batu bara, dan sebagainya. Yang penting, kebijakan itu jangan bergantung pada 1 sumber energi seperti nuklir saja, kita harus kembangkan juga renewable, termasuk energi fosil ya dipakai saja. Tanpa nuklir, mitigasi perubahan iklim dengan pengurangan emisi karbon juga tidak bisa dicapai. Saya juga tidak bisa mengatakan baiknya nuklir saja, renewable energy juga harus maju.Kalau kita mau bikin PLTN, apakah kita sudah menguasai teknologinya? Jangan-jangan impor juga teknologinya?BATAN usianya sudah 58 tahun, masak PLTN itu impor? Tapi tergantung timeline-nya. Kalau kita butuh sekarang dengan daya yang besar, maka kita mesti bekerja sama dengan luar negeri. Mungkin tidak 100% impor, ada bagian yang bisa kita bangun. Misalnya reaktor di Serpong itu kan 30% buatan dalam negeri, 70% buatan luar. Kalau jangka pendek, misalnya 2026 kita harus punya PLTN 1.000 MW, otomatis harus kerja sama dengan luar negeri. Sekarang BATAN mulai menggagas, mungkin butuh waktu panjang tapi kita bisa mendesain sendiri, paling tidak desain PLTN kita buat sendiri. Paling tidak kita sudah punya reaktor eksperimental, meskipun kecil tapi desain itu buatan kita. Kalau itu berhasil, kita bisa buat di daerah lain dengan skala yang lebih besar. Kita malu juga kalau ada orang yang bilang paling-paling ujung-ujungnya teknologinya impor, itu kritikan bagus untuk BATAN yang sudah 58 tahun berdiri. Kalau pemerintah memutuskan kita butuh listrik yang besar dari PLTN, kita mungkin harus impor tapi ada kontribusi dari nasional. Tapi kalau k ita berpikir jauh ke depan untuk kemandirian dan kedaulatan energi kita, kelak kita bisa bikin PLTN sendiri. Tahapannya bagaimana yang harus kita lewati kalau kita mau memutuskan untuk membangun PLTN?Secara teoritis mudah, yaitu menteri terkait (Menteri ESDM) berkomunikasi dengan DPR untuk membangun PLTN. Selesai. Tetapi yang kompleks adalah politik kita. Misalnya kalau PLTN mau dibangun di Bangka, harus ada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Itu artinya harus komunikasi dengan DPRD. Kemudian dibawa menjadi keputusan pemerintah pusat. Seorang kepala daerah atau yang di pemerintah pusat berpikir dulu, kalau nanti memutuskan mau membangun PLTN, jangan-jangan nanti enggak terpilih lagi. Jadi kompleksitas itu kami tidak menguasai. Membangun PLTN butuh persiapan 10 tahun, apa saja yang dilakukan selama 10 tahun itu?Pertama pernyataan 'go nuklir' dari pemerintah, kemudian ada semacam bidding, vendor PLTN akan melakukan studi lokasi. Sebenarnya ini (studi) sudah dilakukan ole h Batan, jadi bisa lebih cepat. Misalnya kalau Bangka yang dipakai, bisa saving 3 tahun. Jadi enggak 10 tahun, bisa cuma 7 tahun. Setelah studi lokasi kemudian mengajukan izin ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Yang sering lama adalah proses perizinan seperti izin tapak, izin membangun, izin commissioning, izin mengoperasikan. Masing-masing izin bisa lebih dari setahun. Membangun PLTN-nya sendiri relatif tidak lama, teknologi terbaru bisa 48-50 bulan, setara dengan PLTU bisa cepat. Kalau kita mengembangkan nuklir untuk kelistrikan, apakah bisa dikembangkan lebih jauh jadi senjata?Kalau potensi, itu bisa. Prinsip reaksi nuklir untuk senjata maupun untuk damai sama saja. Kedua, tiap negara di dunia berhak mengembangkan energi nuklir. Masalahnya kita mau mengikuti aturan atau tidak. Kita sudah meratifikasi traktat non proliferasi, artinya kita tidak akan membuat senjata nuklir. Itu sudah komitmen kita.Sumber: Google News | Berita 24 Sulbar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »