Kirim Berita Sulbar: Klik Disini | Konfirmasi Berita Sulbar: Klik Disini

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KPU Sulbar Tetapkan 53 Bacaleg Tak Memenuhi Syarat

Posted by On 23.17

KPU Sulbar Tetapkan 53 Bacaleg Tak Memenuhi Syarat

Pemilu 2019

KPU Sulbar Tetapkan 53 Bacaleg Tak Memenuhi Syarat

KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 53 bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak memenuhi syarat (TMS)

KPU Sulbar Tetapkan 53 Bacaleg Tak Memenuhi SyaratHANDOVERKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 53 bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak memenuhi syarat (TMS)

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 53 bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak memenuhi syarat (TMS) pada pemilu 2019 mendatang.

Sebanyak 53 Bacaleg yang TMS, ditetapkan dalam rapat pleno penetap an daftar calon sementara (DCS) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu 2019, di aula kantor KPU, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju, Sabtu (11/10/2018) yang dihadiri perwakilan 16 Parpol.

Ketua KPI Sulbar Rustang usai memimpin rapat plene mengatakan, 53 Bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak memenuhi kelengkapan berkas hingga batas waktu perbaikan selesai.

Baca: Timnas Indonesia U-16 Juara Piala AFF Tanpa Dukungan Finansial dari Kemenpora

Baca: PSM Rawan Terlempar dari Lima Besar Klasemen Sementara

"Dari 53 bacaleg yang dinyatakan TMS, semuanya disebabkan karena persoalan administrasi, ada yang sudah melakukan perbaikan tapi tidak lengkap, ada juga yang tidak mengumpul berkas perbaikan, ada juga yang lengkap tapi terlambat sehingga dinyatakan TMS,"kata Rustang kepada TribunSulbar.com.

"Tidak ada yang terlibat korupsi, narkoba maupun pelecehan anak dibawah umur berdasa rkan yang diatur dalam PKPU,"ujarnya menambahkan.

Rustang menuturkan, pihak KPU masih memberikan kesempatan kepada 53 Bacaleg TMS untuk mengalukan banding atau pengaduan ke Bawaslu lewat Parpol yang mengusung.

"Kita berikan waktu selama tiga hari pasca DCS diumumkan di media cetak maupun elektronis,"kata dia.

Komisioner Bawaslu Sulbar Divisi Hukum dan Informasi Fitrinela Patonangi mengatakan, pasca putusan tersebut pihak Bawaslu provinsi memiliki kewenangan menerima permohonan terkait sengketa proses pemilu 2019.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, segala putusan KPU akan kita tanggapi jika, terkait putusan malam ini paling lambat tiga hari mereka bisa mengajukan permohonan ke Bawaslu Provinsi pasca pengumuman DCS di media,"kata Fitrinela.

"Ini masuk dalam kategori sengketa penyelesaian pemilu, kita akan memulai dengan upaya proses mediasi kepada pihak pemohon dan termohon, kalau dalam proses mediasi ternyata tidak ada kesepakatan tetap akan dilanjutkan dengan proses ajudikasi,"ujarnya menambahkan. (*)

Penulis: Nurhadi Editor: Anita Kusuma Wardana Ikuti kami di Modus Istri yang Sedang Hamil Sakit, Suami Jemput Lalu Perkosa Bidan Desa di Riau Sumber: Berita Sulawesi Barat

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »