GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

KPU Sulbar Gelar Rakor Penentuan Lokasi Pemasangan APK ...

KPU Sulbar Gelar Rakor Penentuan Lokasi Pemasangan APK ...

KPU Sulbar Gelar Rakor Penentuan Lokasi Pemasangan APK Pemilu 2019 Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sulbar, Rustang, didampingi komisoner KPU lainnya, dihadir…

KPU Sulbar Gelar Rakor Penentuan Lokasi Pemasangan APK ...

KPU Sulbar Gelar Rakor Penentuan Lokasi Pemasangan APK Pemilu 2019

Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sulbar, Rustang, didampingi komisoner KPU lainnya, dihadiri para komisioner KPU kabupaten

KPU Sulbar Gelar Rakor Penentuan Lokasi Pemasangan APK Pemilu 2019nurhadi/tribunsulbar.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rapat koordinasi (Rakor) penetuan lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di d'Maleo Hotel, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Rabu (19/9/2018).

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rapat koordinasi (Rakor) penetuan loka si Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di d'Maleo Hotel, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Rabu (19/9/2018).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sulbar, Rustang, didampingi komisoner KPU lainnya, dihadiri para komisioner KPU kabupaten se Sulbar, para pimpinan partai politik dan LO calon perseorangan.

Selain itu, pelaksanaan Rakor ini juga melibatkan pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Polda Sulbar, Korem 142 Tatag, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Rustang mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan sebagaimana surat KPU RI nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Pegara Kampanye (APK) bagi Peserta Pemilu 2019.

"Jadi lokasi penempatan APK yang kita sepakati, mengikuti hasil Rakor KPU kabupaten, karena kita aku bahwa sesunggungnya yang punya wilayah adalah KPU kabupaten,"kata Rustang kepada wartawan.

Olehnya, kata Rustang, apa yang diserahkan KPU kabupaten ke pemerintah kabupaten masing-masing, itu juga yang diserahkan ke KPU Sulawesi Barat, ke Peemerintah Provinsi Sulawesi Barat, untuk ditetapkan sebagai areal bebas penempatan APK.

"Setiap kabupaten, itu memiliki daerah tertentu yang mempertimbangkan keindahan kota, sehingga kita melakukan koordinasi dengan kabupaten hari ini selaku yang punya wilayah,"ujarnya.

Rustang mengatakan, meski sudah disepakati dalam Rakor, namun ia belum mengetahui pasti berapa lokasi penempatan APK tiap kabupatennya, sebab bervariasi tiap kabupaten.

"Mengapa perlu kita rapatkan, kerena penempatan APK ini rawan sengketa, sehingga butuh kesepahaman dalam menentukan lokasi yang bisa mengakomodir seluruhnya, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kampanye tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan,"ucapnya.

"Kalau misalkan dalam satu tempat tidak bisa mengakomodir semua, bisa dipindahkan atas kesepakatan, yang penting pada kecamatan yang sam a,"tambahnya.

Mantan Panwaslu Mamuju Tengah itu menuturkan, APK akan dipasang oleh masing-masing yang bersangkutan, dalam hal ini partai politik, calon perseorang dan calon presiden dan wakil presiden.

"Kemudian kita sepakati juga daerah yang dilarang memasang APK, yakni tempat ibadah, masjid, gereja, pura, tempat ibadah lainnya dan lembaga pendidikan seperti pesantren, kemudian taman kota dilarang oleh pemerintah kabupaten masing-masing,"kata dia.

Rustang menyebutkan, untuk pemesangan APK , khusus calon DPD RI masing-masing lima APK per calon, partai politik 11 APK dan untuk tim calon Capres dan Cawapres 16 APK.

"Jadi kita tidak hitung calonnya, kecuali DPD RI, tapi yang kita hidung adalah partainya,"tuturnya.

Penulis: Nurhadi Editor: Imam Wahyudi Sumber: Tribun Timur Ikuti kami di 5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur Sumber: Berita Sulawesi Barat

Tidak ada komentar